Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia(azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1848.

Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang–Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.

Isi Dari KUH Perdata

• BUKU I : Tentang Orang

Bab 1 : Menikmati Dan Kehilanga Hak Kerwargaan

Bab 2 : Akta-Akta Catatan Sipil 

Bab 3 : Tempat Tinggal Atau Domisili

Bab 4 : Perkawinan

Bab 5 : Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Bab 6 : Harta Bersama Menurut Undang Undang Dan Pengurusannya

Bab 7 : Perjanjian Perkawinan

Bab 8 : Gabungan Harta Bersama Atau Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Ke Dua Atau Selanjutnya

Bab 9 : Pemisahan Harta Benda

Bab 10 : Pembubarab Perkawinan

Bab 11 : Pisah Meja Dan Ranjang

Bab 12 : Kebapakan Dan Asal Keturunan Anak

Bab 13 : Kekeluargaan Sedarah Dan Semenda

Bab 14 : Kekuasaan Orang Tua

Bab 14A : Penentuan, Perubahan Dan Pencabutan Tunjangan Nafkah

Bab 15 : Kebelum Dewasaan Dan Perwalian

Bab 16 : Pendewasaan

Bab 17 : Pengampunan

Bab 18 : Ketidak Hadiran

• BUKU II : Tentang Barang

Bab 1 : Barang Dan Pembagiannya

Bab 2 : Besit Dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya

Bab 3 : Hak Milik

Bab 4 : Hak Dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang bertetangga

Bab 5 : Kerja Rodi

Bab 6 : Pengabdian Pekarangan

Bab 7 : Hak Numpang Karang

Bab 8 : Hak Guna

Bab 9 : Bungan Tanah Dan Sepersepuluh

Bab 10 : Hak Pakai Hasil

Bab 11 : Hak Pakai Dan Hak Mendiami

Bab 12 : Pewarisan Karena Kematian

Bab 13 : Surat Wasiat

Bab 14 : Pelaksanaan Surat Wasiat Dan Pengelola Harta Peninggalan

Bab 15 : Hak Berpikir Dan Hak Istimewa Untuk Merinci Harta Peninggalan

Bab 16 : Hak Menerima Dan Menolak Warisan

Bab 17 : Pemisahan Harta Peninggalan

Bab 18 : Harta Peninggalan Yang Tak Terurus

Bab 19 : Piutang Dengan Hak Mendahulukan

Bab 20 : Gadai

Bab 21 : Hipotek

• BUKU III : Perikatan

Bab 1 : Perikatan Pada Umumnya

Bab 2 : Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan

Bab 3 : Perikatan Yang Lahir Karena Undang Undang

Bab 4 : Hapusnya Perikatan

Bab 5 : Jual Beli

Bab 6 : Tukar Menukar

Bab 7 : Sewa Menyewa

Bab 7A : Perjanjian Kerja

Bab 8 : Perseroan Perdata (Persekutuan Perdata)

Bab 9 : Badan Hukum

Bab 10 : Penghibahan

Bab 11 : Penitipan Barang

Bab 12 : Pinjam Pakai

Bab 13 : Pinjam Pakai Habis

Bab 14 : Bunga Tetap Atau Bunga Abadi

Bab 15 : Persetujuan Untung Untungan

Bab 16 : Peberian Kuasa

Bab 17 : Penanggung Utang

• BUKU IV : Tentang Pembuktian Dan Kadaluarsa

Bab 1 : Pembuktian Pada Umumnya

Bab 2 : Pembuktian Dengan Tulisan

Bab 3 : Pembuktian Dengan Saksi Saksi

Diumumkan Dengan Maklumat,
Tanggal 30 April 1847
STAATSBLAD TAHUN 1847 NOMOR 23